Ilustrasi, sumber foto: Istimewa
Poker Tulip - Ketua Satuan Tugas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menyarankan pemerintah berani menerapkan lockdown dua pekan di tengah meroketnya penularan kasus COVID-19 saat ini.
“Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu. Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungka: menahan situasi pandemi jadi ekstrem yang akan membahayakan lebih banyak nyawa," cuitannya di Twitter @ professorzubairi yang, Senin (21/6/2021).
Situasi pandemi COVID-19 sedang serius
Menurut Zubairi, kebijakan lockdown dilakukan karena situasi pandemi COVID-19 yang serius. Saat ini, keterisian rumah sakit terus meningkat seiring dengan melonjaknya kasus. Di beberapa daerah, rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19.
“Kita butuh banget pembatasan pergerakan masyarakat. Saat ini kan rumah sakit penuh, kasus melonjak, beberapa tenaga kesehatan dan medis telah terinfeksi yang bisa menyebabkan kualitas layanan menurun,” tambahnya.
Kebijakan Lockdown terbukti efektif
Zubairi menilai kebijakan lockdown belum populer di Indonesia, namun kebijakan tersebut terbukti efektif di beberapa negara. Misalnya, India telah menurun dari 400.000 kasus per hari menjadi 70.000.
"Saya rasa, pandemi akan sulit terkendali jika jarak sosial ekstrim tidak diperaktikkan," katanya.
Ia menilai PPKM Mikro saja tidak cukup. Hal ini terlihat dari kondisi saat ini. Menurut Zubairi, kebijakan lockdown akan memberikan kesan bahwa situasi saat ini benar-benar darurat sehingga masyarakat juga sadar.
“Tidak usah lama-lama dan memang butuh kesabaran serta kesadaran dari semua pihak,” katanya.
Kebijakan lockdown diterapkan paling lambat dua minggu, namun tingkat positifnya juga terlihat. "Misalnya di Jakarta yang berada di angka 17 sampai 18 persen. Ya tunggu sampai 10 persen. Itu cukup. Setelah itu baru kembali lagi ke PPKM Mikro," sarannya.
Lockdown efektif jika dilakukan dengan benar
Zubairi menambahkan, kebijakan lockdown bisa menjadi jaminan pengendalian kasus COVID-19 asalkan dilakukan dengan benar dan efektif.
"Namun saya juga tidak bisa memaksakan. Itu terserah yang punya kewenangan. Sebagai dokter, tentu saja saya ingin memprioritaskan keselamatan dan kesehatan," ujarnya.
Pemerintah Perketat PPKM Mikro
Pemerintah memperketat penerapan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sejumlah peraturan juga telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19.
"Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM mikro arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuian. Jadi nanti akan berlaku mulai besok tanggal 22 Juni sampai 5 Juli, dua minggu ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya. usai rapat terbatas, Senin (21/6/2021).
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan telah melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Budi, pihaknya telah melaporkan kasus virus corona di Indonesia memang meningkat.
“Kami sampaikan saat ini memang terjadi peningkatan yang luar biasa, dan itu penting untuk bisa fokusnya bukan hanya ke sisi hilir, di sisi rumah sakit, di sisi penanganan orang sakit, tapi lebih penting lagi fokus ke sisi hulu, bagaimana kita mencegah agar orang sehat ini jangan menjadi sakit," kata Budi dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).
Selain itu, Budi juga melaporkan kesiapan pemerintah terhadap lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran. Berkaca dari lonjakan kasus di awal tahun, Budi mengatakan pemerintah telah menyiapkan tempat tidur dan obat-obatan tambahan.
“Kami sampaikan berdasarkan pengalaman di peningkatan kasus Januari, Februari di awal tahun ini. Kami sudah mempersiapkan lebih dini jumlah tempat tidur yang ada, obat-obatan yang diperlukan, peralatan seperti APD dan juga masker yang dibutuhkan. Termasuk juga tenaga kesehatannya," jelas Budi.
