Anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, sumber foto: Istimewa
POKER TULIP - Anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, mempertanyakan aturan dan sumber pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan dilakukan Kementerian Pertahanan.
Berdasarkan rancangan Perpres yang beredar, nominal anggaran yang disiapkan untuk pembelian alutsista mencapai US$ 124 miliar atau setara Rp. 1.760 triliun. Dalam rancangan Perpres tersebut disebutkan bahwa dana tersebut akan diperoleh dengan cara pinjaman atau utang luar negeri.
Anggaran dengan nominal fantastis itu akan habis dalam waktu tiga tahun atau hingga 2024. Effendi mempertanyakan apakah untuk pembelian alutsista, Perpres tersebut dinilai cukup sebagai landasan hukum.
"Apakah perpres saja kuat sebagai dasar hukum keputusan politik yang syarat dengan hal-hal kompleks di mana intinya adalah negara melakukan pinjaman luar negeri selama kurun waktu 28 tahun," kata Effendi, dikutip dari situs resmi DPR, Jumat. (4/6/2021).
Dia mengaku setuju alutsista harus dimodernisasi. Namun, dia mempertanyakan sumber dana untuk belanja alutsista. Dia menilai tidak bijaksana jika negara berhutang banyak uang selama pandemi.
"Ini kan kita mau ngutang, karena sebesar apapun itu adalah pinjaman luar negeri yang dibebankan ke rakyat kita hingga 25 tahun mendatang," katanya lagi.
Dia menjelaskan, kebutuhan riil yang disampaikan dalam rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu, 2 Juni 2021, tidak cukup besar. “Tetapi, kami hanya mengingatkan asas kehati-hatian, lebih prudent, dan jangan sampai mangkrak di pemerintahan ke depan,” ujarnya lagi.
Apa kata Prabowo tentang rencananya membeli alutsista dengan nominal jumbo?
Prabowo mengatakan sebagian besar alutsista Indonesia sudah tua, perlu segera diganti
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo akhirnya mengomentari rencana pembelian alutsista untuk tiga tahun ke depan. Dia tidak memastikan anggaran yang diusulkan untuk membeli alutsista mencapai Rp. 1.760 triliun. Dia hanya mengatakan pengadaan alutsista untuk Indonesia sangat mendesak.
“Sebagaimana diketahui banyak alutsista kita sudah tua. Sudah saatnya mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kami siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat,” kata Prabowo usai menggelar rapat selama tujuh jam di DPR pada Rabu, 2 Juni 2021 lalu.
Dia mengatakan, Kemenhan masih membahas nominal anggaran dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Peneliti militer nilai rakyat pasti dibebani dengan utang baru senilai Rp1.760 triliun
Sementara itu, peneliti dari lembaga Imparsial, Al Araf, mengaku bingung dengan pernyataan juru bicara Kementerian Pertahanan yang menyebut pembelian alutsista senilai Rp. 1.760 triliun dengan utang tidak akan membebani APBN. "Memang yang akan membayar utang itu siapa? Negara juga, rakyat melalui anggaran. Jadi, di mana letak tidak membebani, ya pasti membebani," kata Al Araf saat dihubungi, Kamis, 3 Juni 2021.
Menurut Al, membeli alutsista dengan nominal fantastis di tengah situasi pandemi COVID-19 bukanlah hal yang bijak. Apalagi, berdasarkan data dari buku postur pertahanan milik Kementerian Pertahanan, kondisi kawasan ASEAN dalam jangka menengah ke depan masih relatif damai. Alhasil, Indonesia bisa membangun pertahanannya secara bertahap.
"Kecuali dalam dua tahun ke depan ada bacaan misalnya Malaysia atau Australia akan menyerang Indonesia sehingga Indonesia membutuhkan kesiapan untuk perang, ya itu bisa saja anggaran yang semula untuk jangka panjang lalu dipadatkan," katanya lagi .
Sementara itu, menurut Al Araf, Indonesia sebenarnya bekerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN agar dapat menghindari perang di kawasan regional. “Selain itu, Indonesia kan selalu mengedepankan diplomasi dalam menghadapi konflik,” ujarnya.
Publik menduga rencana pembelian alutsista dengan anggaran fantastis ada kaitannya dengan kontestasi 2024
Menurut Al Araf, wajar jika publik menduga rencana proyek pengadaan alutsista itu terkait dengan kontestasi pada 2024. Sebab, kata Al Araf, Kementerian Pertahanan gagal menjelaskan hal tersebut kepada publik.
Di sisi lain, proses pembahasan pembelian alutsista dinilai kurang transparan. Hal ini terlihat dari rapat-rapat di DPR yang dilakukan secara tertutup.
“Seharusnya pemerintah tidak merahasiakan, sebab anggaran (untuk membeli) kan berasal dari duit dan pajak rakyat. Sampaikan saja perlu membeli alutsista sekian dengan anggaran sekian, sehingga publik mampu untuk menilai, " ujarnya.
Justru, kata Al Araf, dengan menutup-nutupi pembahasan anggaran Kementerian Pertahanan, justru memperkuat dugaan bahwa ada masalah dalam rancangan Perpres tersebut. Al Araf berpendapat pengeluaran hingga Rp 1.760 triliun harus dihindari karena tidak diketahui berapa lama pandemi ini akan berlangsung.
