Poker Tulip - Penyuntikan vaksin bagi pelajar sebagai upaya percepatan program vaksinasi dan upaya melindungi pelajar dari COVID-19 saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/8/2021) (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus berusaha untuk menggenjot tingkat vaksinasi COVID-19 di lima area di Papua jelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. Tito memperkirakan sebanyak 600 ribu jiwa di lima area tersebut sudah harus setidaknya mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19 akhir September 2021. Angka 600 ribu itu diperoleh dari hitung-hitungan kemungkinan tercapai kekebalan komunal.
Lima area yang bakal digenjot vaksinasinya di Papua yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Keerom. Area tersebut adalah titik diselenggarakannya perhelatan PON yang akan diikuti oleh 10 ribu atlet dan official.
"Mohon bantuan kepada warga Papua di lima area itu dan tokoh masyarakat untuk mendorong warga agar mau divaksinasi. Karena salah satu problemnya ada yang gak mau (divaksinasi COVID-19)," terang Tito ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Sabtu (11/9/2021).
"Tolong disampaikan bahwa vaksinasi itu sangat penting. Kalau 2/3 warga di lima wilayah itu sudah bisa divaksinasi sebenarnya itu hebat sekali, kami mohon hal ini dibantu dan didukung oleh semua pihak," tambahnya.
Vaksinasi merupakan kunci untuk mencegah agar tidak ada lagi lonjakan kasus COVID-19 usai penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI. Karena, meski kasus COVID-19 di Papua mulai menurun namun munculnya lonjakan tetap menghantui. Apalagi, pemerintah membolehkan pertandingan di PON dan Peparnas disaksikan langsung oleh warga.
Apa yang menyebabkan warga Papua enggan divaksinasi COVID-19?
Tingkat vaksinasi warga di lima titik lokasi PON XX masih berada di bawah 50 persen
Tito memperkirakan jika untuk mencapai kekebalan komunal dibutuhkan sebanyak 600 ribu warga di lima lokasi penyelenggaraan PON XX yang telah divaksinasi dosis pertama. Presiden Joko Widodo "Jokowi" menargetkan sebanyak 600 ribu warga telah menerima dosis pertama pada akhir September 2021. Bila diberikan dosis penuh maka harus ada 1,2 juta dosis vaksin yang diberikan.
"Kondisi di lapangan menunjukkan salah satu problem-nya masih ada warga yang gak mau (divaksinasi)," kata pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri itu.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian rata-rata tingkat vaksinasi warga di lima titik penyelenggaraan PON XX masih berada di bawah 50 persen.
Vaksinasi dosis pertama di Kota Jayapura baru mencapai sekitar 51 persen. Sementara itu, di Kabupaten Jayapura 48,38 persen, Kabupaten Mimika sebesar 50,60 persen, Kabupaten Merauke mencapai 55,58 persen, dan Kabupaten Keerom sejumlah 33,73 persen.
Padahal, salah satu syarat warga Papua boleh menyaksikan secara langsung pertandingan PON XX di lokasi adalah mereka mampu menunjukkan bukti telah menerima vaksin dua dosis.
"Maka, kami meminta kepada Pak Kapolda, Pangdam dan jajaran TNI yang lain bekerja keras dengan dukungan dari Pemda untuk mempercepat laju vaksinasi ini," imbuhnya.
PGI sempat usulkan ke Jokowi agar tenaga vaksinasinator di Papua dari unsur non TNI/Polri
Sementara, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada akhir Agustus 2021 lalu sempat mengusulkan kepada Presiden Jokowi supaya tenaga vaksinator di Papua berasal dari unsur sipil, bukan TNI-Polri. Ketua Umum PGI, Gomar Goltum menyebutkan justru karena vaksinator dari unsur TNI-Polri menyebabkan warga tak mau divaksinasi.
Penolakan itu tak lepas dari persoalan yang terjadi di Papua. Sebagian warga bahkan trauma ketika melihat petugas TNI dan Polri.
"Kalau tenaga kurang, gereja-gereja siap membantu mengirimkan relawan. TNI dan Polri dapat menopang dari belakang," ujar Gomar dalam keterangan tertulis.
Gomar sudah menyampaikan usulan ini lebih dulu ketika bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Selain itu, Gomar juga meminta kepada Jokowi untuk memperhatikan Papua terkait vaksinasi. Pasalnya, vaksinasi di luar Jawa-Bali selama ini kurang merata.
Ia menegaskan bahwa jumlah warga di luar Pulau Jawa dan Bali yang harus divaksinasi tidak kalah besar. "Ada kesenjangan antar wilayah menyangkut akses vaksinasi ini, khususnya di daerah terpencil dan daerah timur Indonesia," ujarnya.
Gomar lalu meminta semua pihak berkonsentrasi dan gotong royong mengatasi pandemik. Ia juga meminta tidak menggunakan pandemik sebagai ajang untuk panggung kontestasi politik.
"Gonjang-ganjing politik tidak perlu yang diakibatkan oleh syahwat politik yang tinggi dari para elite politik yang sudah tak sabar dengan Pileg dan pilpres 2024," kata Gultom lagi.
TNI kirim 81 tenaga kesehatan tambahan ke Papua untuk vaksinasi COVID-19
Sementara, alih-alih masukan Gomar didengarkan, pemerintah tetap mengerahkan vaksinator dari unsur TNI dan Polri untuk terus menggenjot proses vaksinasi COVID-19 di Papua. Pada Selasa, 8 September 2021 lalu, TNI mengirimkan sebanyak 81 tenaga kesehatan tambahan untuk mempercepat vaksinasi.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono menyebutkan bahwa sebanyak 81 tenaga kesehatan itu terdiri dari 50 personel TNI AL, 20 personel dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan sisanya berasal dari relawan.
" Tentunya para peserta maupun pendukung pelaksanaan PON bisa kita vaksinasi. Jadi, pas PON semua bisa bekerja dengan baik tidak terganggu lagi dengan COVID-19," terang Yudo dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan tingkat cakupan vaksinasi di Papua baru mencapai 15 persen. Sementara, secara keseluruhan, baru 33 persen warga dari total 200 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima vaksin.
Yudo menargetkan vaksinasi bisa menjangkau lebih dari satu juta orang di wilayah Papua.
"Kami berharap situasi di sana aman. Namanya PON di sana dilaksanakan, berarti kan sudah diantisipasi semuanya," imbuhnya.
