Sumber foto: tirto.id/Andrey Gromico
Poker Tulip - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, regulasi terkait pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali sedang dalam tahap final. Ia mengatakan, aturan tersebut juga membahas detail masalah terkait pembatasan, salah satunya pengaturan jam dalam suatu kegiatan.
"Nah, itu semua sedang difinalisasikan hari ini oleh Menko Kemaritiman dan Investasi sebagai ketua untuk penanganan di Jawa sehingga nanti diumumkannya se-Jawa, bukan hanya untuk satu dua lokasi saja," katanya di Jakarta, Rabu, (30/6/2021).
Akan ada kriteria rinci di setiap kabupaten dan kota
Anies mengatakan, penerapan PPKM Darurat berlaku di seluruh wilayah di Pulau Jawa, termasuk Jakarta. Ia mengatakan nantinya akan ada kriteria dari masing-masing kabupaten dan kota untuk aturan detailnya.
"Dari situ ketentuan garis kecilnya itu, detailnya itu disebutkan. Akan ada panduan detail tentang bentuk-bentuk pembatasan yang akan dilakukan," katanya.
Pembatasan bukan hanya pembatasan
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengingatkan, pembatasan ini bukan sekadar pembatasan biasa. Dia meminta masyarakat tidak menganggap pembatasan ini sebagai kehilangan kesempatan dan kemewahan untuk melakukan aktivitas.
"Tapi saya ingin sampaikan, ini adalah ikhtiar penyelamatan, bukan sekadar pembatasan, jadi jangan kita mengira pembatasan untuk pembatasan, bukan," katanya.
Tidak ada persiapan khusus terkait wacana PPKM Darurat
Sejauh ini, terkait wacana pelaksanaan PPKM Darurat, Anies mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan di DKI Jakarta. Sejauh ini, DKI telah melakukan persiapan khusus terkait penanganan isolasi dan pasien COVID-19.
“Tetapi kalau soal kebijakannya, sudah lebih dari setahun ini kita terbiasa untuk melakukan pendisiplinan,” katanya.
Luhut Binsar diangkat menjadi koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali
Untuk diketahui, ada rencana PPKM Darurat yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dari informasi yang diterima, PPKM Darurat rencananya akan dilaksanakan di zona merah, salah satunya DKI Jakarta dan ditetapkan selama dua minggu kedepan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan memimpin kebijakan ini di Jawa dan Bali.
Dalam kebijakan ini, pemerintah dikabarkan memilih menutup total restoran dan mal. Begitu juga dengan perkantoran, pemerintah akan memberlakukan 100 persen work from home (WFH).
